[1] BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN ZAMAN KLASIK_Yusron Munawir

Teori Bentuk Negara dan Pemerintahan Zaman Klasik: Yunani dan Romawi Kuno

Key Concepts:

• Klasifikasi bentuk negara dan pemerintahan (monarki, aristokrasi, demokrasi, tirani, oligarki, mobokrasi, politeia/republik)
• Sifat manusia dan hubungannya dengan struktur negara (Plato)
• Pendekatan idealis vs. realistis (Plato vs. Aristoteles)
• Siklus perubahan bentuk negara (Aristoteles, Polybius)
• Konsep Primus interpares (Polybius)
• Pentingnya campuran bentuk pemerintahan (Cicero)

1. Persoalan Klasifikasi Bentuk Negara dan Pemerintahan

Terdapat tiga aliran utama dalam mengklasifikasikan bentuk negara dan pemerintahan:

• Kontradiktif: Negara dipandang dalam dua bentuk yang saling bertentangan (baik vs. buruk). Contoh: Plato menganggap monarki sebagai bentuk terbaik dan tirani sebagai bentuk terburuk.
• Bercampur dengan Jalannya Pemerintahan: Definisi bentuk negara dan pemerintahan tidak dibedakan, melainkan dikaitkan dengan cara pemerintahan dijalankan. Perbedaan hanya pada penyebutan istilah (bentuk negara vs. bentuk pemerintahan).
• Berdasarkan Kriteria Tertentu: Bentuk negara dan pemerintahan dibedakan berdasarkan kriteria yang jelas. Contoh: Bentuk negara ditentukan oleh susunan negara (kesatuan vs. serikat/federal), sedangkan bentuk pemerintahan ditentukan oleh cara pemilihan penguasa (pemilihan rakyat vs. penunjukan).

2. Pendapat Ahli Zaman Yunani Kuno

2.1. Herodotus

Sebelum Plato, Herodotus mencatat diskusi di polis-polis Yunani tentang bentuk negara ideal, di mana monarki dianggap sebagai pilihan terbaik.

2.2. Plato

• Sifat Manusia dan Negara: Plato menghubungkan tiga sifat manusia dengan struktur negara:
  • Akal (ahli pikir/filsafat) -> Golongan penguasa
  • Keberanian -> Golongan militer
  • Kebutuhan (pemenuhan materi) -> Golongan pekerja
• Bentuk Negara dan Pemerintahan: Plato mengklasifikasikan bentuk negara dari yang terbaik hingga terburuk, dengan bentuk kemerosotan dari masing-masing bentuk:
  • Monarki: Kekuasaan dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat.
  • Tirani: Bentuk kemerosotan monarki. Kekuasaan dipegang oleh satu orang demi kepentingan pribadi penguasa, dengan pemerintahan yang kejam dan merugikan rakyat. Penguasa tirani takut dikritik dan digulingkan.
  • Aristokrasi: Kekuasaan dipegang oleh segelintir kaum cendekiawan (bangsawan) demi kepentingan umum dan keadilan.
  • Timokrasi: Bentuk transisi antara aristokrasi dan oligarki. Kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang paling terhormat, sehingga timbul persaingan yang melupakan kepentingan umum. Ukuran kehormatan didasarkan pada golongan dan kekayaan.
  • Oligarki: Bentuk kemerosotan aristokrasi. Kekuasaan dipegang oleh segelintir orang demi kepentingan penguasa sendiri, dengan fokus pada pengumpulan kekayaan. Slogan oligarki adalah "wild card kaayaan" (mengumpulkan kekayaan).
  • Demokrasi: Kekuasaan dipegang oleh rakyat, dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan kebebasan (Liberty).
  • Mobokrasi: Bentuk kemerosotan demokrasi. Kekuasaan dipegang oleh massa yang awam dan tidak tahu cara memimpin negara, sehingga menimbulkan kekacauan. Kebebasan yang berlebihan memicu anarki.

Plato menekankan pentingnya pembatasan dalam demokrasi, seperti yang tercantum dalam Pasal 28J UUD, untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil.

2.3. Aristoteles

• Pendekatan Realistis: Berbeda dengan Plato yang idealis, Aristoteles menggunakan pendekatan realistis dan empiris induktif. Ia meneliti 158 konstitusi polis-polis Yunani, dengan konstitusi Athena sebagai contoh yang tersisa.
• Siklus Bentuk Negara: Aristoteles menjelaskan bentuk negara dalam siklus, berdasarkan jumlah pemegang kekuasaan dan tujuan pemerintahan:
  • Monarki: Dipimpin satu orang demi kepentingan umum.
  • Tirani: Bentuk kemerosotan monarki. Dipimpin satu orang demi kepentingan penguasa.
  • Aristokrasi: Dipimpin segelintir orang demi kepentingan umum.
  • Oligarki: Dipimpin segelintir orang demi kepentingan penguasa.
  • Plutokrasi: Bentuk kemerosotan aristokrasi. Dipimpin oleh orang kaya demi keuntungan golongan kaya.
  • Politeia (Republik): Dipimpin oleh warga negara demi kesejahteraan umum. Dalam bahasa modern, politeia ditafsirkan sebagai demokrasi konstitusional atau republik.
  • Demokrasi: Bentuk kemerosotan politeia. Dianggap buruk oleh Aristoteles karena pada zamannya, demokrasi seringkali mengalami kemerosotan moral, korupsi, dan kekacauan.

Aristoteles menganggap monarki sebagai bentuk pemerintahan yang ideal karena mampu mengendalikan pemerintahan dari kekacauan.

3. Pendapat Ahli Zaman Romawi Kuno

3.1. Polybius

• Siklus Bentuk Negara: Polybius, seorang politikus Yunani yang ditawan oleh Romawi, mengamati bentuk negara Romawi dan menjelaskan siklusnya:
  • Monarki -> Tirani -> Aristokrasi -> Oligarki -> Demokrasi -> Oklokrasi
  • Oklokrasi: Bentuk kemerosotan demokrasi. Dipimpin oleh masyarakat yang "jelek" (tidak kompeten), sehingga menimbulkan kekacauan.
• Primus interpares: Polybius menjelaskan konsep Primus interpares (yang pertama di antara yang setara), di mana pemimpin utama tetap setara dengan yang lain.
• Monarki sebagai Bentuk Terbaik: Polybius menganggap monarki sebagai bentuk pemerintahan tertua dan terbaik.

3.2. Cicero

Cicero berpendapat bahwa bentuk pemerintahan yang paling ideal adalah campuran dari tiga bentuk yang baik: monarki, aristokrasi, dan republik.

• Republik Romawi sebagai Contoh: Cicero mencontohkan Republik Romawi sebagai bentuk pemerintahan campuran yang ideal:
  • Konsul: Mencerminkan monarki, dengan dua konsul yang memiliki hak veto.
  • Senat: Mencerminkan aristokrasi, diisi oleh golongan pemikir dan bangsawan.
  • Tribun dan Comitia: Mencerminkan demokrasi, mewakili golongan menengah ke bawah.

4. Kesimpulan

Teori bentuk negara dan pemerintahan pada zaman klasik menawarkan berbagai perspektif tentang struktur kekuasaan dan tujuan pemerintahan. Para ahli seperti Plato, Aristoteles, Polybius, dan Cicero memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika politik dan sosial, serta pentingnya keseimbangan dan pembatasan dalam menjalankan pemerintahan. Konsep-konsep seperti siklus perubahan bentuk negara, Primus interpares, dan pentingnya campuran bentuk pemerintahan tetap relevan dalam konteks politik modern.