TERJADINYA NEGARA Yusron Munawir

Teori Terjadinya Negara: Primer dan Sekunder

Key Concepts:

• Terjadinya negara secara primer
• Terjadinya negara secara sekunder
• Fase Genotcap
• Fase Rik
• Fase Start
• Fase Nation State
• Primus interpares
• Pengakuan de facto
• Pengakuan de jure
• Pengakuan atas pemerintahan de facto

1. Terjadinya Negara Secara Primer

• Definisi: Terbentuknya negara yang tidak terkait dengan negara yang sudah ada sebelumnya. Negara benar-benar baru dan mulai dari nol.
• Empat Fase:
  • Fase Genotcap:
    • Pengelompokan orang berdasarkan persamaan (senasib, keturunan, suku, agama) untuk kepentingan bersama.
    • Penunjukan pemimpin berdasarkan prinsip Primus interpares (orang tertua atau terkemuka).
    • Kemungkinan muncul kesamaan visi atau persaingan antar kelompok.
    • Unsur terpenting: Penduduk atau bangsa.
  • Fase Rik:
    • Kesadaran akan hak milik atas tanah, muncul tuan tanah dan buruh.
    • Konsep mirip feodalisme, tunduk pada tuan tanah.
    • Unsur terpenting: Wilayah (batas luas wilayah yang didiami/dikuasai).
  • Fase Start:
    • Muncul kekuasaan yang mendominasi dan mengatur antar kelompok masyarakat.
    • Pembentukan persekutuan dengan aturan/pemerintahan.
    • Penunjukan penguasa.
    • Memenuhi unsur stat (penduduk, wilayah, pemerintahan).
  • Fase Nation State:
    • Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat.
    • Idealnya pemerintahan demokratis, namun bisa diselewengkan menjadi diktator.
• Pengakuan Negara Lain: Setelah fase Nation State, negara tetap butuh pengakuan dari negara lain untuk kerjasama. Pengakuan secara de facto dan de jure diperlukan untuk menjadi masyarakat internasional dan menjalin hubungan diplomatik.

2. Terjadinya Negara Secara Sekunder

• Definisi: Terbentuknya negara yang dihubungkan dengan negara yang sudah ada sebelumnya.
• Contoh: Indonesia (kemerdekaan dari Hindia Belanda).
• Proses: Tidak melalui empat fase seperti negara primer.
• Deklarasi Kemerdekaan/Revolusi: Ditandai dengan deklarasi kemerdekaan (dari penjajahan) atau revolusi. Contoh: Rusia dan Perancis.
• Pengakuan: Membutuhkan pengakuan de facto dan de jure.

3. Pengakuan Negara (De Facto dan De Jure)

• Pengakuan De Facto:
  • Pengakuan sementara terhadap terbentuknya negara baru.
  • Diperlukan bagi negara baru (primer atau hasil kemerdekaan/revolusi).
  • Biasanya diberikan saat pemerintahan belum stabil atau politik belum stabil.
  • Contoh: Timor Leste dikendalikan PBB setelah merdeka dari Indonesia.
  • Menunggu penyelesaian persoalan yuridis (yurisdiksi, batas wilayah).
• Pengakuan De Jure:
  • Pengakuan seluas-luasnya dan bersifat tetap.
  • Diberikan jika negara terbentuk berdasarkan hukum (proses hukum sudah dilalui).
  • Pemerintahan berdaulat mendapatkan legitimasi dari rakyat.
  • Tidak ada persoalan terkait kewarganegaraan, jumlah penduduk, batas wilayah.
  • Ditandai dengan dimasukkannya negara dalam keanggotaan PBB.
• Pengakuan Atas Pemerintahan De Facto:
  • Pengakuan hanya terhadap pemerintahan, wilayah tidak diakui.
  • Terjadi jika ada persoalan wilayah kedaulatan (batas wilayah belum jelas).
  • Berpotensi konflik dengan negara yang mengklaim wilayah tersebut.
  • Contoh:
    • Taiwan (pemerintahan berdaulat, tapi wilayah diklaim Cina). Disebut "Cina Taipei" di dunia internasional.
    • Perang antara Uzbekistan dan Armenia terkait wilayah Nagorno-Karabakh. Pemerintahan Artsakh di Nagorno-Karabakh hanya diakui de facto dan oleh Armenia.

4. Kesimpulan

Teori modern menyatakan bahwa negara-negara di dunia terbentuk melalui dua tahap: primer (unsur penduduk, wilayah, pemerintahan berdaulat) dan sekunder (pengakuan dari negara lain dan dunia internasional). Pengakuan de facto dan de jure penting untuk legitimasi dan hubungan internasional. Beberapa negara mungkin hanya mendapatkan pengakuan pemerintahan de facto karena masalah wilayah.