SIFAT HAKIKAT NEGARA Yusron Munawir

Hakikat Negara: Sifat dan Perspektif

Key Concepts:

• Hakikat Negara: Sifat dasar atau esensi negara.
• Kekuasaan Negara vs. Kebebasan Warga Negara: Pertimbangan utama dalam negara.
• Perspektif Historis, Sosiologis, Yuridis: Tiga cara utama meninjau hakikat negara.
• Kedaulatan: Kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara.
• Kontrak Sosial: Teori bahwa negara muncul dari perjanjian masyarakat.
• Sifat Memaksa, Monopoli, Mencakup Semua: Sifat-sifat negara menurut tinjauan yuridis.

1. Pendahuluan: Pentingnya Memahami Hakikat Negara

Pembahasan hakikat negara penting untuk mengetahui luasnya kekuasaan negara dan kebebasan warga negara. Persoalan pokok dalam negara adalah keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan warga negara. Kebebasan dan kesejahteraan warga negara tidak mungkin tercapai jika negara tidak menjalankan perannya secara efektif. Sebaliknya, negara yang kuat tidak akan bertahan lama jika tidak menjamin kebebasan dan kesejahteraan warga negaranya.

2. Perspektif Historis: Evolusi Makna Negara

Hakikat negara ditinjau dari catatan periodisasi sejarah. Perkembangan hakikat negara mengalami perubahan makna dari masa ke masa.

• Zaman Kuno:
  • Mesir Kuno & Babilonia (3000 SM): Peradaban sudah ada, tetapi belum ada kajian tentang negara. Kode Hammurabi di Babilonia mengatur hukum antar masyarakat.
  • Yunani Kuno (Polis): Negara kota dengan pemerintahan demokrasi langsung karena wilayah terbatas dan penduduk sedikit.
  • Romawi Kuno (Imperium): Negara diistilahkan sebagai Imperium (kerajaan besar), keinginan bangsa Romawi sebagai kerajaan dunia.
• Abad Pertengahan (Civitas):
  • Negara diistilahkan sebagai Civitas (masyarakat).
  • Dikenal sebagai abad pemikiran teokrasi (teori ketuhanan).
  • Augustinus membagi negara menjadi tiga civitas: Civitas Dei (negara Tuhan), Civitas Terrena (negara setan), dan Civitas Academica (masyarakat berpendidikan). Civitas Dei sangat mempengaruhi jalannya negara.
  • Kedudukan Paus lebih berpengaruh daripada raja.
  • Istilah Civitas masih dipakai oleh negara Vatikan (Civitas Vatikan).
• Zaman Awal Modern (Re):
  • Negara diistilahkan sebagai Re (kepemilikan/kekayaan), khususnya tanah.
  • Negara-negara seperti Nederland, Finland, dan England terpengaruh.
  • Banyak negara penjajah ingin menguasai tanah dan harta benda di daerah lain.
• Zaman Modern:
  • Negara memiliki kedaulatan (kekuasaan tertinggi).
  • Negara adalah organisasi masyarakat yang dibentuk oleh bangsa yang berdaulat untuk mengatur dan memerintah guna mencapai tujuan negara.
  • Orientasi pada perdamaian dunia.

3. Perspektif Sosiologis: Negara Sebagai Institusi Sosial

Hakikat negara secara sosiologis memandang negara sebagai institusi sosial yang tumbuh di dalam masyarakat untuk mengurus kepentingan masyarakat.

• Ikatan Suatu Bangsa: Sekelompok masyarakat mendiami suatu wilayah dan terikat dengan ikatan suatu bangsa.
• Organisasi Kewibawaan: Negara memiliki kewibawaan karena aturan dan perintahnya dipatuhi warga negara.
• Organisasi Jabatan: Terdapat susunan jabatan (presiden, menteri, hakim, DPR) yang memiliki kewenangan, hak, dan kewajiban.
• Organisasi Kekuasaan: Negara memiliki kuasa untuk mengatur dan memerintah masyarakat.

4. Perspektif Yuridis: Negara Berdasarkan Peraturan

Hakikat negara secara yuridis melihat negara dari peraturan-peraturan yang membentuk negara.

• Tiga Pendapat:
  • Negara sebagai objek masyarakat (alat legitimasi penguasa).
  • Negara sebagai subjek hukum (pembentuk hukum).
  • Negara sebagai hasil perjanjian masyarakat (teori kontrak sosial).
• Hakikat Negara Secara Umum:
  • Pemilik atas tanah (batas wilayah kedaulatan berdasarkan aturan).
  • Pihak yang menguasai atau memerintah (dasar hukum adanya pemerintah yang sah).
  • Sebagai pelindung HAM (perlindungan hak asasi manusia diatur dalam UUD).
  • Penjelmaan tata hukum nasional (aturan berlaku bagi seluruh masyarakat untuk mencapai tujuan negara).

5. Tokoh dan Teori Sosiologis

• Socrates: Keinginan manusia untuk hidup aman dan tentram membentuk kelompok masyarakat (polis). Keadilan dijadikan pedoman negara.
• Plato: Negara adalah keinginan manusia untuk bekerja sama memenuhi kepentingan. Sifat negara sama dengan sifat manusia (penguasa=bijaksana, tentara=pemberani, pekerja=ahli bertani/berdagang).
• Aristoteles: Negara adalah organisasi kekuasaan untuk mengatur tingkah laku manusia sesuai tata tertib. Manusia adalah "zoon politikon" (makhluk sosial).
• Epikuros: Negara untuk memenuhi kepentingan individu masyarakat. Negara menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan perseorangan (individualisme).
• Jean-Jacques Rousseau: Negara muncul dari perjanjian masyarakat (kontrak sosial) dari keadaan bebas ke bernegara. Kedaulatan negara sah selama sesuai kehendak rakyat.
• Franz Oppenheimer: Negara adalah alat golongan kuat terhadap golongan lemah untuk melaksanakan tertib masyarakat (teori kekuatan).
• Rudolf Kjellen: Negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia (bangsa).
• Logemann: Negara adalah organisasi kemasyarakatan dengan kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Berbeda dengan Kjellen, Logemann menekankan negara yang mengatur masyarakat, bukan sebaliknya.

6. Tokoh dan Teori Yuridis

• Hans Kelsen: Negara adalah tertib hukum yang memaksa. Tertib hukum timbul karena aturan hukum yang menentukan tanggung jawab masyarakat. Teori hukum berjenjang (norma dasar dan norma lainnya).
• Harold J. Laski: Negara adalah persekutuan yang mengikuti cara hidup tertentu dengan paksaan. Sifat memaksa tercermin dalam aturan hukum.
• Miriam Budiardjo: Negara memiliki tiga sifat:
  • Memaksa: Menetapkan aturan yang harus dipatuhi.
  • Monopoli: Memonopoli tujuan bersama masyarakat (mata uang, pajak, kewarganegaraan).
  • Mencakup Semua: Kekuasaan mengatur berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.
• Soepomo: Hakikat negara ditinjau dari politis, sosiologis, yuridis, dan religius. Perspektif politis dan religius dapat dimasukkan ke dalam perspektif sosiologis.

7. Kesimpulan

Hakikat negara adalah ikatan sosial atau status hidup bersama sebagai komunitas politik di mana hak-hak warga negara mendapatkan jaminan dari penguasa melalui konstitusi. Perbedaan utama antara perspektif sosiologis dan yuridis terletak pada fokusnya: sosiologis menekankan kesatuan masyarakat, sedangkan yuridis menekankan aturan-aturan yang ada.