MASA DEMOKRASI TERPIMPIN - SEJARAH - MATERI UTBK SBMPTN DAN SIMAK UI

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Key Concepts:

• Dekrit Presiden 5 Juli 1959
• Kabinet Presidensil
• Dominasi Eksekutif
• MPRS dan DPAS
• Kabinet Kerja dan Dwikora
• Pembubaran Masyumi dan PSI
• DPR-GR

Awal Mula dan Latar Belakang

Masa Demokrasi Terpimpin berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Dimulainya ditandai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang berisi tiga poin utama:

1. Pembubaran Dewan Konstituante: Dewan ini dibentuk untuk membuat UUD baru menggantikan UUDS 1950, namun dianggap gagal.
2. Kembali ke UUD 1945: Mengakhiri penggunaan UUDS 1950.
3. Pembentukan MPRS dan DPAS: MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) dibentuk sebagai lembaga negara yang baru.

Berakhirnya masa ini ditandai dengan keluarnya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) pada tahun 1966, yang mengalihkan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto.

Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin

1. Sistem Kabinet Presidensil: Kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh presiden (Soekarno), berbeda dengan sistem parlementer pada masa Demokrasi Liberal di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dipimpin oleh Perdana Menteri.
2. Penggunaan UUD 1945: Kembali menggunakan UUD 1945 setelah sebelumnya menggunakan UUDS 1950 pada masa Demokrasi Liberal.
3. Dominasi Lembaga Eksekutif: Lembaga eksekutif (Presiden) memiliki kekuasaan yang sangat besar, berbeda dengan masa Demokrasi Liberal di mana lembaga legislatif (parlemen) sangat dominan. Pada masa Demokrasi Liberal, tercatat 7 kabinet berbeda dalam 9 tahun.

Kebijakan Politik Dalam Negeri

Setelah Dekrit Presiden, Soekarno mengeluarkan beberapa kebijakan politik dalam negeri:

1. Pembentukan MPRS dan DPAS: Sebagai implementasi dari Dekrit Presiden.
2. Pembentukan Kabinet Kerja dan Dwikora:
   • Kabinet Kerja (1959-1964): Kabinet yang dibentuk dan dipimpin oleh Presiden Soekarno.
   • Kabinet Dwikora (1964-1966): Kabinet yang dibentuk dan dipimpin oleh Presiden Soekarno.
3. Pembubaran Partai Masyumi dan PSI: Pembubaran ini dilatarbelakangi oleh keterlibatan sebagian anggota partai Masyumi dan PSI dalam pemberontakan PRRI-Permesta. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara (Masyumi) terlibat dalam pemberontakan tersebut. PRRI-Permesta sendiri awalnya merupakan bentuk kekecewaan daerah terhadap ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah.
4. Pembubaran DPR Hasil Pemilu 1955: DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan karena menolak RAPBN yang diajukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Sebagai gantinya, Soekarno membentuk DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong).

Kesimpulan

Masa Demokrasi Terpimpin merupakan periode yang ditandai dengan dominasi Presiden Soekarno dan lembaga eksekutif, perubahan sistem kabinet, dan berbagai kebijakan politik kontroversial seperti pembubaran partai politik dan DPR hasil pemilu. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi titik awal perubahan sistem pemerintahan di Indonesia.