Pancasila Sebagai Dasar Negara [3]

Pancasila Sebagai Dasar Negara: Sumber, Dinamika, dan Tantangan

Key Concepts:

• Sumber Yuridis Pancasila
• Sumber Historis Pancasila
• Sumber Sosiologis Pancasila
• Sumber Politis Pancasila
• Dinamika Pancasila (Orde Lama, Orde Baru, Reformasi)
• Tantangan Pancasila (Globalisasi, Teknologi Informasi, Disintegrasi)
• Aktualisasi dan Revitalisasi Pancasila

1. Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara

• Pembukaan UUD 1945: Pancasila sebagai dasar negara secara formal yuridis terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, alinea ke-4. Kelahirannya melalui proses panjang kebangsaan (BPUPKI, Panitia Sembilan, PPKI).
• Pasal-Pasal UUD 1945: Menjadi payung hukum untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
• Tap MPR No. XVIII/MPR/1998: Mencabut Tap MPR No. II/MPR/1978 (Ekaprasetia Pancakarsa), namun tetap mempertegas Pancasila sebagai dasar negara.
• UU No. 12 Tahun 2011: Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menegaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
• Pancasila sebagai Substansi Esensial: Mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam Pembukaan UUD 1945. Perubahan rumusan Pancasila (misalnya, menjadi ekasila) adalah penyimpangan yang tidak sah.

2. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara

• Persidangan BPUPKI: Radjiman Widyodiningrat meminta anggota BPUPKI untuk menentukan dasar negara. Muncul usulan dari Muhammad Yamin, Soepomo, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Soekarno.
• Panitia Sembilan: Merumuskan dasar negara.
• Persidangan PPKI: Mengesahkan Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila.
• Pancasila sebagai Causa Materialis: Representasi bangsa Indonesia karena anggota BPUPKI dan PPKI adalah causa materialis.
• Kedudukan Pancasila: Sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara.

3. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Negara

• Nilai Ketuhanan: Sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transendental. Fundamental etika kehidupan bernegara. Negara diharapkan melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Agama diharapkan memperkuat etika sosial.
• Negara Bukan Agama, Bukan Sekuler: Negara dipandu oleh nilai-nilai universal moral keagamaan. Negara mengambil jarak yang sama dan melindungi semua agama dan keyakinan.
• Nilai Kemanusiaan Universal: Bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat sosial. Fundamental ekonomi politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia.
• Prinsip Kebangsaan: Mengarah pada persaudaraan dunia melalui eksternalisasi dan internalisasi.
• Perspektif Etnosimbolis: Memadukan modernisasi (unsur kebaruan) dengan primordialisme/perenialisme (unsur lama) dalam kebangsaan.
• Visi Kebangsaan: Mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam komunitas politik bersama, memberikan kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing.
• Kedaulatan Rakyat: Nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan cita-cita kebangsaan harus menjunjung tinggi daulat rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Keputusan tidak didikte oleh mayoritas atau minoritas, tetapi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
• Keadilan Sosial: Nilai-nilai tersebut memperoleh artinya sejauh mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keseimbangan antara peran manusia sebagai individu dan makhluk sosial, serta antara hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya.

4. Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Negara

• Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945: Pancasila menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional.
• Landasan Etik: Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.
• Suprastruktur Politik (Pemerintah): Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasi dan mengimplementasi kebijakan publik.
• Infrastruktur Politik (Masyarakat): Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politik (ormas, parpol, media massa).
• Output: Kebijakan yang berpihak pada rakyat, clean government, good governance, masyarakat adil dan makmur. Kontrol konstruktif dari masyarakat.

5. Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara

• Orde Lama: Ada manipol-usdek (manifestasi politik UUD, ekonomi, dan sosial-budaya). Demokrasi liberal dan terpimpin pernah berlangsung. Paham-paham lain mencoba tumbuh, tetapi tidak menggantikan Pancasila.
• Orde Baru: Ada P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan Ekaprasetia Pancakarsa. Berakhir dengan KKN (kolusi, korupsi, nepotisme).
• Reformasi: Sempat ada anggapan kehilangan arah karena nilai-nilai Pancasila kurang diterapkan. Muncul reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Undang-undang pendidikan nasional sistem penilaian nasional tidak menyebut mata kuliah Pancasila.
• Tantangan: Globalisasi, teknologi informasi, ketahanan mental ideologi bangsa.
• Aktualisasi Nilai Pancasila: Tanggung jawab bersama bangsa Indonesia untuk mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat yang dulunya ramah dan bergotong-royong bisa berubah menjadi bengis dan melahirkan benih-benih disintegrasi.

Conclusion

Pancasila sebagai dasar negara memiliki sumber yang kuat dari segi yuridis, historis, sosiologis, dan politis. Dinamika implementasinya mengalami pasang surut sepanjang sejarah Indonesia. Tantangan globalisasi dan teknologi informasi menuntut reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan mampu menjaga eksistensi bangsa.