Merawat Demokrasi

Key Concepts:

• Indeks Demokrasi Dunia (The Economist Intelligence Unit)
• Demokrasi tidak sempurna (flawed democracy)
• Watak feodalistik dan kapitalistik
• Kebebasan (Liberty), Kesetaraan (Equality), Persaudaraan (Fraternity)
• Kebebasan Alamiah (Natural Liberty) vs. Kebebasan Kewargaan (Civil Liberty)
• Solidaritas Kewargaan
• Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup
• Privatisasi dan peminggiran Civic
• Budaya Kewargaan (Civic Culture)
• Sipil Religion (Civil Religion)

1. Laporan Indeks Demokrasi Dunia 2020 oleh The Economist Intelligence Unit:

• Norwegia meraih skor tertinggi (9,81).
• Korea Utara memiliki skor terendah (1,08).
• Rerata skor indeks demokrasi dunia menurun menjadi 5,37 (terendah sejak 2006).
• Indonesia berada di peringkat ke-64 dengan skor 6,3 (menurun dari 6,4 tahun sebelumnya).

2. Akar Persoalan Demokrasi di Dunia Ketiga (Termasuk Indonesia):

• Bukan hanya problem legal, tetapi problem hati dan pikiran.
• Kombinasi watak feodalistik (memuja hirarki) dan kapitalistik (memuja egoisme dan kerakusan).
• Demokrasi dirayakan dengan kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan.

3. Konsekuensi Kebebasan Tanpa Kesetaraan dan Persaudaraan:

• Berkembangnya kebebasan alamiah (Natural Liberty) yang mengedepankan kepentingan sendiri dan golongan, sehingga timbul oligarki. Mengabaikan kebebasan Kewargaan (Civil Liberty) yang memperjuangkan kebaikan hidup bersama (common good).
• Tidak memiliki ikatan solidaritas Kewargaan dan pertautan imajinasi kebangsaan.
• Produk perundang-undangan hanya mengukuhkan kemapanan dan status quo, mengingkari cita rasa keadilan dan keadaban publik.
• Prosedur pemilihan langsung hanya membentangkan karpet merah bagi dominasi oligarki feodalistik dan kapitalistik.
• Kehilangan basis moral.

4. Inkonsistensi Pengamalan Pancasila:

• Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Manusia dipandang setara di depan Tuhan, tetapi tidak di depan sesama manusia.
• Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Keadilan dan keadaban dalam komunitas politik penuh diskriminasi, eksklusi, dan permusuhan.
• Sila Persatuan Indonesia: Persatuan berdiri di atas kepentingan perseorangan dan golongan tanpa kesanggupan merajut kekuatan semua untuk semua.
• Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan: Negara persatuan dan semangat permusyawaratan dalam komunitas politik dengan dominasi partai politik yang menyulitkan agregasi kekuatan lain dan menepikan proses deliberatif yang inklusif dan bijaksana.
• Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Ketimpangan sosial yang tajam, ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pemodalan, dan privilege politik oleh oligarki keturunan dan pemodal.

5. Kekhawatiran Alexis De Tocqueville dalam Democracy in America:

• Pasar menciptakan kondisi demokrasi dengan raga yang bebas, tetapi jiwanya diperbudak.
• Demokrasi di bawah hegemoni watak feodalistik dan kapitalistik meminggirkan kepentingan umum dan peran warga.

6. Peringatan Benjamin Barber:

• Penetrasi pasar pada demokrasi bisa memprivatkan warga negara, meninggikan aku di atas kita.
• Ideologi privatisasi memandang pilihan sebagai sesuatu yang pribadi, bukan kehendak bersama.
• Kapitalisme tanpa ketahanan budaya Kewargaan (Civic Culture) yang invasif bisa menggerus kebajikan publik dan demokrasi di titik terdalamnya, yaitu individu.

7. Solusi untuk Menyehatkan Demokrasi Indonesia:

• Tidak hanya gonta-ganti prosedur dan perundang-undangan, tetapi menyembuhkan sisi kejiwaan demokrasi.
• Membutuhkan kekuatan spiritual untuk merekatkan kembali tenunan Kewargaan yang robek.
• Politik dikembalikan sebagai seni mulia mengelola Republik demi kebajikan kolektif.
• Politik adalah budaya Kewargaan (Civic Culture) yang menunjukkan rasa memiliki dan mencintai kota/republik, bukan sekadar mencari makan dan kepentingan sendiri.

8. Penguatan Ikatan Kewargaan:

• Berbasis kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang menumbuhkan emosi publik.
• Seperangkat keyakinan, nilai, simbol, dan ritual bersama (Sipil Religion/Civil Religion).
• Setiap warga harus bisa menyatu dalam spirit kolektif Kewargaan di bawah tuntunan Sipil Religion yang membawa bangsa menuju kebaikan dan kebahagiaan hidup bersama.

9. Menumbuhkan Emosi Publik dalam Spirit Pancasila:

• Tidak melalui pemaksaan dan penyeragaman (seperti fasisme), tetapi melalui jalan-jalan estetis dan kesukarelaan.
• Memperluas ruang perjumpaan, merentangkan jaring konektivitas, memperkuat inklusivitas, merayakan festival keberagaman senasib sepenanggungan.
• Menyemai hal ini di jantung pendidikan, utamanya melalui MK UU Pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan.

10. Synthesis/Conclusion:

Demokrasi di Indonesia mengalami penurunan kualitas akibat kombinasi watak feodalistik dan kapitalistik yang menggerus nilai-nilai kesetaraan dan persaudaraan. Solusinya adalah memperkuat budaya Kewargaan (Civic Culture) melalui pendidikan dan penanaman nilai-nilai Pancasila secara konsisten, serta menumbuhkan emosi publik yang inklusif dan sukarela. Hal ini memerlukan perubahan paradigma dari kebebasan individualistik menuju kebebasan yang bertanggung jawab secara sosial dan kolektif.